Tata Cara Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pelaku Usaha UMKM di Aceh


Business Development Services bertemakan : Tata Cara Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pelaku Usaha UKM di Aceh.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti menjadi fondasi perekonomian di Indonesia, ketika negeri dilanda krisis ekonomi di tahun 1998 dan krisis global tahun 2008. Ketika industri-industri besar diterpa guncangan ekonomi, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, Saat itu satu sektor yang mampu bertahan, dan menopang ekonomi  adalah UMKM. Hal ini disebabkan karena UMKM menggunakan bahan baku lokal dan para pekerja setempat. Disisi lain UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat, keberadaan UMKM memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan mereka yang kaya. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa dan pajak. Adalah sambutan yang diberikan oleh Bapak Nurul Hidayat selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh ketika membuka acara Business Development Services yang bertemakan “Tata Cara Pembuatan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa usaha UKM di Banda Aceh.” Yang bertempat pada Ring Road Coffe hari Rabu, 26 April 2018.

Acara ini terselenggara atas kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat dan kelompok UKM di Banda Aceh. Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ibu Novita Belia. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada pelaku UKM untuk dapat ikut andil dalam pengadaan barang/jasa, sehingga mampu bersaing tidak hanya dalam lingkup lokal saja, tapi juga mampu bersaing secara nasional.

Acara ini sendiri dibagi dalam dua sesi. Bagian pertama adalah aspek perpajakan yang meliputi: Bimbingan teknis tata cara penghitungan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai serta Bea Meterai yang disampaikan oleh Account Representative dari KPP Pratama Banda Aceh yaitu: Sdr. Ersa Saifullah, Ibnu Nizar dan Milvan Murtadha. Bagian kedua adalah bimbingan teknis penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang disampaikan oleh Ibu Deasy Rahmawati, selaku anggota LKPP yang diundang langsung dari Jakarta.

Antusiasme peserta pada acara tersebut, terpancar dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul antara lain oleh Bpk. Muhar tentang teknis penghitungan PPh dan PPN, atau Verawaty terkait sah atau tidaknya sebuah perjanjian dengan ada/tidaknya Meterai. Dalam hal pengadaan sendiri, UKM juga mempertanyakan bagaimana dasar filosofis sebuah tender itu dapat dipecah menjadi beberapa paket, serta mekanisme sebuah pengadaan barang/jasa itu kapankah ditender? Serta kondisi bagaimana sehingga dapat menjadi Pengadaan Langsung.
Pembekalan ini diharapkan dapat menghasilkan wirausaha yang dinamis, dimana usahanya akan menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UMKM sebagai salah satu entitas pelaku ekonomi. Kemajuan UKM sendiri akan memberi dampak besar dan signifikan bagi pertumbuhan Negara. Ketika masyarakat menjadi pemilik usaha dan berkembang maka secara makro pembangunan bangsa juga akan meningkat pula. Ada banyak lapangan pekerjaan,  UKM juga menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi solusi efektif bagi permasalahan ekonomi kelas kecil dan menengah. Akhirnya penerimaaan pajak meningkat, sehingga roda pemerintahan berjalan lancar dan proyek-proyek infrastruktur dapat dibangun.

Maka disitulah peran penting UMKM sebagai dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Indonesia. UMKM Oke, Aceh Keren dan Indonesia Maju. Bravo!!!

Posting Komentar

0 Komentar